Sejarah dan Perkembangan Pancasila: Dari Cita-Cita hingga Implementasi di Era Digital

Pancasila bukan sekadar susunan lima sila yang dihafal di sekolah. Ia adalah fondasi ideologis negara Indonesia, cerminan dari cita-cita luh...

Pancasila bukan sekadar susunan lima sila yang dihafal di sekolah. Ia adalah fondasi ideologis negara Indonesia, cerminan dari cita-cita luhur para pendiri bangsa, dan sekaligus kompas moral yang terus relevan di setiap zaman. Memahami Pancasila berarti memahami inti dari identitas kebangsaan Indonesia. Dari perumusannya yang penuh perjuangan hingga tantangan di era digital saat ini, Pancasila terus membuktikan dirinya sebagai perekat bangsa yang tak lekang oleh waktu.

Lahirnya Pancasila: Titik Balik Sejarah Bangsa

Kelahiran Pancasila tidak bisa dilepaskan dari dinamika perjuangan kemerdekaan. Ketika Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dibentuk pada 29 Mei 1945, tugas utama mereka adalah merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Di tengah perdebatan sengit tentang ideologi yang akan diadopsi—apakah negara berbasis Islam atau nasionalis sekuler—Soekarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, menawarkan sebuah jalan tengah.

Pidato yang kemudian dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila" ini mengemukakan lima poin dasar: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Soekarno menyebutnya sebagai Pancasila, atau lima dasar. Meskipun draf finalnya mengalami beberapa penyesuaian, seperti yang tercantum dalam Piagam Jakarta, ide utamanya tetap berlandaskan pada semangat persatuan dan keberagaman.

Puncak dari perumusan ini terjadi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya termaktub Pancasila sebagai dasar negara. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", menunjukkan adanya kompromi besar demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Momen ini menjadi tonggak penting bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi inklusif, bukan dominasi satu golongan.

Pasang Surut Implementasi Pancasila: Dari Orde Lama hingga Reformasi

Perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara tidak selalu mulus. Setiap rezim memiliki interpretasi dan cara penerapannya sendiri, yang terkadang jauh dari semangat aslinya.

Era Orde Lama (1945–1966):

Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila diimplementasikan dengan penekanan pada semangat revolusi dan nasionalisme. Konsep "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, Komunisme) muncul sebagai upaya Soekarno untuk merangkul semua kekuatan politik. Namun, penggunaan Pancasila di era ini juga diwarnai oleh konflik ideologi dan polarisasi politik yang berujung pada peristiwa tragis G30S/PKI. Di satu sisi, Pancasila menjadi pemersatu di tengah ancaman disintegrasi, namun di sisi lain, implementasinya seringkali dipolitisasi.

Era Orde Baru (1966–1998):

Rezim Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal dan mutlak. Lewat program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), pemerintah secara masif menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga alat legitimasi kekuasaan. Selama periode ini, interpretasi Pancasila dimonopoli oleh negara. Segala bentuk perbedaan pandangan atau kritik dianggap sebagai upaya makar terhadap Pancasila. Meskipun berhasil menjaga stabilitas dan pembangunan, pendekatan represif ini menjadikan Pancasila sebagai doktrin yang kaku, jauh dari semangat musyawarah dan keterbukaan.

Era Reformasi (1998–Sekarang):

Jatuhnya Orde Baru membawa angin segar bagi diskursus Pancasila. Pancasila kembali menjadi milik rakyat, dan interpretasinya tidak lagi dimonopoli oleh negara. Di era ini, Pancasila menghadapi tantangan baru, yaitu kebebasan berpendapat yang tak terbatas dan maraknya ideologi-ideologi transnasional yang masuk melalui globalisasi. Pancasila di era Reformasi harus berhadapan dengan radikalisme agama, liberalisme ekstrem, dan pragmatisme politik yang terkadang mengabaikan nilai-nilai kebangsaan. Namun, di sisi lain, era ini juga memunculkan kesadaran kolektif untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pancasila di Era Digital: Tantangan dan Relevansi

Perkembangan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah mengubah lanskap interaksi sosial di Indonesia. Pancasila kini tidak hanya diuji di ranah fisik, tetapi juga di ruang digital yang tanpa batas.

Tantangan di Ruang Digital:

• Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian: Informasi palsu dan ujaran kebencian yang mudah menyebar di media sosial seringkali memicu perpecahan dan merusak persatuan, yang bertentangan langsung dengan sila ketiga "Persatuan Indonesia."
• Polarisasi Politik: Ruang digital mempermudah terbentuknya "echo chamber" atau kelompok-kelompok yang hanya mendengarkan suara-suara yang sejalan. Hal ini mengikis semangat musyawarah mufakat yang merupakan inti dari sila keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."
• Ancaman Ideologi Transnasional: Internet membuka pintu bagi masuknya ideologi-ideologi ekstrem yang tidak sesuai dengan Pancasila, baik yang bersifat radikal maupun liberal. Hal ini mengancam keutuhan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam konteks toleransi beragama dan sila-sila lainnya.

Relevansi Pancasila sebagai Solusi:

Meski dihadapkan pada tantangan besar, Pancasila justru menawarkan solusi konkret untuk menghadapi era digital.

• Sila 1 & 2 (Ketuhanan & Kemanusiaan): Nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal menjadi landasan untuk membangun literasi digital yang etis. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki martabat, pengguna internet akan lebih bijak dalam menyebarkan informasi, menghargai perbedaan, dan menolak ujaran kebencian.
• Sila 3 (Persatuan Indonesia): Sila ini menjadi benteng utama di tengah maraknya polarisasi. Semangat persatuan mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang memecah belah dan aktif dalam membangun narasi positif yang memperkuat kebhinekaan.
• Sila 4 (Permusyawaratan/Perwakilan): Di ruang digital, musyawarah bisa diwujudkan dalam bentuk diskusi yang sehat dan konstruktif, bukan sekadar saling serang. Masyarakat didorong untuk mencari solusi bersama, bukan memaksakan kehendak.
• Sila 5 (Keadilan Sosial): Keadilan di era digital mencakup akses yang sama terhadap informasi dan teknologi. Pancasila mendorong pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjembatani kesenjangan digital, memastikan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk berkembang.

Kesimpulan: Merawat Pancasila di Jantung Digitalisasi

Pancasila telah membuktikan dirinya sebagai ideologi yang fleksibel dan relevan di setiap zaman. Dari perdebatan ideologis di BPUPKI hingga tantangan disrupsi teknologi saat ini, nilai-nilai Pancasila selalu mampu menjadi panduan. Implementasi Pancasila di era digital bukan lagi sekadar tugas negara, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai etika dalam berinteraksi di dunia maya, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menggerus fondasi kebangsaan, melainkan justru memperkuat persatuan dan cita-cita luhur Indonesia.